finger print di mana-mana

Beberapa waktu lalu, saya pernah membahas tentang e-KTP yang sedang digencarkan di Indonesia. Kritik utama saya waktu itu ada dua hal: pertama, waktu pembuatan yang tidak pasti; dan kedua, keberlanjutan e-KTP tersebut mengingat sejarah menunjukkan Indonesia sudah sering mengganti-ganti jenis KTP. Kritik pertama terjawab dengan lamanya proses pembuatan e-KTP karena masih sentralistis (dibuat di pusat), sedangkan kritik kedua kita masih harus menunggu kritik pertama agar tuntas terjawab.

Saat ini yang menarik adalah fakta baru bahwa bukan Indonesia namanya jika tidak ada kartu identitas 'tandingan'. Bagi Anda yang pernah mengurus pembuatan paspor, pasti tahu apa saja dokumen-dokumen yang harus dilampirkan: KTP, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Ijazah, dan sebagainya. Tidakkah ada yang bertanya mengapa KTP dan KK harus dilampirkan? Tidakkah keduanya saling mengganti: kalau mau buat KTP harus ada KK dan keduanya diterbitkan oleh institusi yang sama. Sekarang bandingkan fungsi KTP dan SIM. Keduanya secara umum sudah berfungsi saling menggantikan. Jika lupa bawa KTP, boleh menggunakan SIM sebagai kartu identifikasi. Dan keduanya diterbitkan oleh institusi yang berbeda. Itu bagus, tapi belum praktis!

Sekarang akan bertambah lagi kartu identitas 'tandingan' di Indonesia. Namanya INAFIS alias Indonesia Automatic Finger Print Identification Center dan kartu ini diterbitkan oleh lembaga yang menerbitkan SIM. Jika program (atau proyek ya?) e-KTP sendiri belum rampung pun belum jelas kualitasnya seperti apa, lalu dimana bedanya si INAFIS ini dengan e-KTP. Jika dari judul kartunya, aspek pentingya adalah sidik jari. Tapi, e-KTP juga - konon - menyimpan data finger print biometric sebagai satu unique identification personal. Mungkin bedanya di kata 'biometric'... tapi intinya sama, keduanya mengandalkan cetakan unik yang ada dijemari setiap orang Indonesia.

Sebelum lanjut ke soal INAFIS, coba kita buka dompet tempat kita menyimpan berbagai kartu dan lihat apa saja yang tersimpan di dalamnya. Di dompet saya ada beberapa kartu: KTP (Anda mungkin punya lebih dari satu), SIM (ada A untuk mobil dan C untuk motor; mungkin Anda punya B untuk yang sering nyupir bus), Kartu Debit/Kredit (satu saja cukup, Anda mungkin punya lebih dari satu), Kartu Asuransi (ada dua: asuransi jiwa/kesehatan dan asuransi kendaraan), Kartu Mahasiswa, dan beberapa lembar kartu nama kolega. Saya yakin tiga atau empat kartu pertama pasti ada di dompet Anda. Ketiganya terutama pasti memuat satu identifikasi yang nyaris unik: foto dan/atau tanda tangan. Jika Anda kelak punya e-KTP (dan/atau INAFIS) maka akan ada dua kartu yang punya sidik jari. Selain itu, akan ada dua kartu yang menggunakan chip, e-KTP dan kartu debit/kredit. Oh iya, kartu mahasiswa sekarang juga sudah pakai chip, tapi jangan dihitung dulu karena tidak terlalu banyak berguna di luar sekolahan. Jika kelak semua penerbit kartu identitas latah ikut menggunakan sidik jari, Anda pasti mulai berpikir "Wah, hebat betul! Canggih semua!" Benarkah demikian?

Saya mencoba membayangkan apa yang ada dipikiran para penggemar sidik jari. Saya tahu bahwa sidik jari atau finger print manusia ada di mana-mana dan tersebar tanpa disadari. Dari hasil nonton film favorit saya: CSI, saya juga bisa membayangkan betapa pentingnya sidik jari bagi pengusutan dan pengungkapan tindak kejahatan. Saya juga bisa membayangkan keunikan sidik jari sebagai media identifikasi yang sulit dipalsukan. Patut diingat bahwa sidik jari mungkin sulit dipalsu, tapi kartu yang menyimpannya masih mungkin dipalsu, bukan? Terlepas dari itu, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika di dompet saya tersimpan dua sampai lima kartu identitas yang semuanya merekam sidik jari. Untuk apa banyak kartu identitas dan banyak orang yang merekam sidik jari kita? Apa manfaatnya buat kita sebagai pengguna jasa? Menurut saya, ini bisa menimbulkan masalah kerahasiaan individu. Saya belum bisa memastikan apa masalah yang akan muncul, tapi jika keamanan informasi ini tidak jelas sampai sekarang maka saya pikir kita perlu  khawatir di aspek ini. 

Sekarang tentang INAFIS. Ada dua pertanyaan sederhana yang muncul. Mengapa Polri harus menerbitkan kartu INAFIS, padahal fungsi dasarnya sudah dicakup oleh e-KTP? Jika pun Polri masih perlu merekam sidik jari bagi kepentingan kepolisian, mengapa tidak disertakan dengan SIM? SIM sudah banyak digunakan masyarakat dan juga bisa berfungsi sebagai identitas. Ini lebih sesuai dengan semangat 'saling melengkapi' antar instansi dan antar kartu identitas yang diterbitkan. Selain itu, dari sisi para pengguna, penerbitan INAFIS ini semakin menambah sesak dompet dengan berbagai kartu identitas yang diterbitkan oleh berbagai institusi di Indonesia. Jika ide besarnya adalah memanfaatkan teknologi untuk kemudahan hidup, mengapa kita masih berkutat dengan berbagai macam kartu identitas? Atau, pertanyaan yang mungkin lebih mudah dijawab adalah kartu identitas apa lagi yang akan menggunakan sidik jari dan siapa yang menerbitkan? 

Sepertinya saya perlu mencari dompet baru segera... 

korupsi terintegrasi

Ada apa dengan praktek korupsi di Indonesia? Saya pikir, jawabnya adalah 'integrasi'. Praktek korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya berskala besar dan menjangkau berbagai aspek, namun juga telah terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan penting di Indonesia terutama terkait dengan pelayanan masyarakat. Hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberitakan oleh Tempo hari ini ikut menambah fakta empiris terintegrasinya praktek korupsi di Indonesia.

Berikut ini adalah kutipan dari berita tersebut:

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan maraknya praktek suap dalam pemberian layanan publik di seluruh daerah di Indonesia. Hampir separuh daerah atau sebesar 43 persen yang masih melakukan praktek suap.
...
Dari hasil survei ini, daerah yang memperoleh penilaian integritas dibawah nilai rata-rata di antaranya Kota Metro (3,15), Kota Depok (3,50), Serang (3,54), Kota Semarang (3,61), Manokwari (3,70), Ternate (4,07), Bengkulu (4,18), Palembang (4,25), Bogor (4,27) dan Lubuk Linggau (4,38)
Kemudian di instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Agama (5,37), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,44) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (5,52). Sedangkan di instansi vertikal diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (6,09), Badan Pertanahan Nasional (6,07) dan Kepolisian Negara (5,76). Kementerian Agama juga terdaftar di kategori ini dengan penilaian 5,41. 

Satu hal positif dari berita tersebut adalah praktek suap ternyata masih dilakukan oleh (hanya?) setengah dari total seluruh daerah di Indonesia. Kita bisa menginterpretasi pernyataan tersebut sebagai berikut: 1) ada lebih dari setengah dari seluruh daerah di Indonesia yang bersih dari praktek suap; 2) ada potensi besar bagi Indonesia dapat menghapus praktek suap di seluruh Indonesia secara tuntas. Dengan kata lain, kita masih bisa (dan harus) optimis bahwa Indonesia bisa bebas dari praktek korupsi yang diawali dengan bebas suap.

Di sisi lain, ada hal negatif yang cukup memprihatinkan yaitu terkait terintegrasinya praktek korupsi khususnya suap di Indonesia. Jika kita perhatikan dengan seksama, praktek korupsi begitu marak di institusi pemerintahan yang melakukan pelayanan dasar. Mulai dari pelayanan perijinan, penegakan hukum dan keamanan hingga pelayanan yang terkait dengan urusan rohani. Jika kita kritis melihat fenomena ini, pertanyaan sederhana yang harus diajukan adalah adakah pelayanan dasar di Indonesia yang masih bersih dari praktek korupsi?

Jika urusan ijin harus dengan suap, mungkin karena demi kecepatan waktu dan kemudahan. Jika urusan hukum dan penegakannya harus dengan suap, mungkin karena demi kekuasaan dan bebas dari jerat hukuman. Tapi yang tidak habis pikir, jika urusan rohani dan ke-Tuhan-an harus dengan suap apakah mungkin karena suap merupakan salah satu perintah-Nya?

Holy bribe!!

It's not about methodology. It's obvious, officer!

From The Jakarta Post,

"The police force is seen by the business community as the most bribe-riddled institution, while corruption at judicial institutions is the most costly, according to a survey revealed Wednesday."

The police department had made record twice in first place according to the survey as they also become the most bribe-riddled institution during 2007 survey. The most interesting part after this finding being announced is the respond from police department. As mention by the National Police spokesman Insp. Gen. Abubakar Nataprawira, they questioned the methodology used in the survey. How can they used the same argument twice? They used the same argument after 2007 survey result being announced.

I believe that methodology is not the critical issue here. Instead, the police department should be careful as well as paying attention on what being suggested by the survey's finding. When the first survey in 2007 found that police department is seen as the most corrupt institution, the methodology issue argument perhaps still relevant as it might be due to sample selection and possible bias. However, if we assumed that similar methodology being used and expectantly the sample will different (since they will be randomly selected) then it is hard not to accept that the respondents perspective is valid. In this case, even with different - randomly selected - respondents still the results show similar findings, it is obvious that the survey results is valid. That means the police department indeed is seen as the most corrupt institution.

You may assume that the respondent will be the same as the previous survey. We call this kind of survey data - supposed to be - as longitudinal data. Even if it is so, if the police department could be introspective against themselves, then same respondents with similar answers could lead into conclusion that the police department haven't done anything to improve their image. It means, according to respondents opinion, police department still seen as the most corrupt institution.

All I want to say is, survey results may not telling you the whole story or perpective. But, if we carefully analyze and understand the nature of the survey then we will understand that there are a lot of information could be derived from them. Those information - no matter bias it is - still significantly representing public opinion, given the sample being selected. For police department, you can learn a lot for sure from the survey if you wish to improve your performance, particularly in the area of public services.

The next issues is whether police department could learned from survey that - almost always - mentioned them as the most corrupt institution? It is useless for them only denying the results and blaming on the survey techniques. Even without survey at all, it is already become a public secret that police officer is the most bribe-riddled officer in the face of people. Denial only makes them even more worse rather than instrospects and recover from the dust.

*picture: courtesy of The Jakarta Post

After 9 months... the violence continued

Ah, just 9 months punishment in jailed. Even that he and the rest of the group will be walking free and yelling again their freedom and rights to do more violence.

This is just a simple but strong evidence that in Indonesia, the more you do the violence then the more you will get the license to do that. For almost 10 consecutive years doing such activities, not even a single leader against it. In fact, the security force (read: police department) used them as "partner in crime". That is why, there are none of the security force leader insisting to ban this group. Moreover, there are more supporter of them.

What a pathetic society... It feels like watching another predictive-and-boring soap opera. You know how the story will end, and you know they will make the same story again later in the next episodes. The irony is there are still so many audience that loved the drama.

The people of this country is totally sick! The leader even more sick and deranged! Especially the religious leader, they even the source of disaster... I prefer corrupter rather than people who screaming God's name all along the way.