tentang rok mini dan pemerkosaan

"A [statement] should be like a lady's skirt: 

long enough to cover the essentials but short enough to keep it interesting." 

English proverb (modified)

Di Jakarta, minggu lalu bisa dikatakan sebagai minggunya 'rok mini'. Media massa ibukota diawali dengan berita tentang kasus pemerkosaan yang dilakukan di angkutan kota (angkot) yang kemudian mengutip tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta, Bang Foke, yang mengatakan, "Jangan pakai rok mini di angkot dan jangan menggunakan celana pendek ketat jika naik motor". Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari beberapa kelompok perempuan. Bilamana rok mini membuat semua perempuan di Jakarta akan diperkosa?

Saya sendiri termasuk yang 'miris' dengan pernyataan tersebut. Saya katakan miris karena beberapa hal: pertama, pernyataan tersebut seakan-akan menyudutkan korban perkosaan dan seolah memaklumi motivasi si pemerkosa. Meskipun mungkin ada persoalan beda tafsir atas pernyataan tersebut dan Pak Gubernur sudah meminta maaf, tapi tak ayal bisa jadi mewakili pikiran dan ide yang ada di benak setiap laki-laki di Jakarta khususnya atau Indonesia umumnya terhadap perempuan yang berpakaian tertentu.

Kedua, pernyataan tersebut seolah mengamini bahwa setiap laki-laki yang melihat perempuan dengan rok mini hampir pasti akan tergerak untuk melakukan tindak perkosaan. Mungkin kesimpulan tersebut terlalu ekstrim, tapi itulah tafsir yang bisa ditarik dari 'himbauan' Bang Foke. Himbauan tersebut jelas ingin menghindari terjadi perkosaan, namun dengan menetapkan dulu titik awal dari hubungan sebab akibatnya. Dan, secara tidak langsung himbauan tersebut menetapkan bahwa titik awal penyebab pemerkosaan adalah perempuan dengan rok mini. Karena perempuan menggunakan rok mini, maka laki-laki akan memperkosa.

Ketiga, tanggapan dan himbauan Bang Foke terhadap tindak kejahatan seksual, khususnya pemerkosaan sangatlah dangkal. Pernyataan beliau menunjukkan kekurangpahaman beliau akan aspek-aspek terkait dari kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual yang belakangan juga terjadi di beberapa moda angkutan di Jakarta. Padahal, tindak kejahatan seksual dapat dipicu oleh banyak hal. Banyak studi menunjukkan bahwa kejahatan ini lebih terkait pada masalah psikologis si pelaku dan kondisi sosial masyarakat yang sangat kompleks. Dengan kata lain, penyebab kejahatan seksual harus dilihat kasus per kasus.

Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal yang menunjukkan bahwa Bang Foke mungkin belum terlalu peka dengan permasalahan. Atau mungkin juga, beliau terlalu cepat menanggapi suatu persoalan. Namun, kritik dan kecaman yang ditujukan ke Bang Foke atas pernyataan tersebut sudah terjadi. Pasti sang Gubernur merasa 'kenapa saya selalu disalahkan?'. Tapi, beliau seharusnya tahu bahwa beliau tidak dipersalahkan atas maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Jakarta belakangan ini. Saya yakin masyarakat Jakarta juga memahami dan mengerti bahwa seorang Foke tidak mungkin mampu menyelesaikan semua permasalahan di Jakarta seorang diri. Tapi, warga masyarakat akan selalu menanti dan mengikuti setiap kata, sikap dan tindakan beliau yang akan selalu diwartakan di media massa. Semua itu merupakan simbol dan arahan kebijakan yang dicetuskan baik langsung atau pun tidak langsung oleh seorang Gubernur. Itulah sebabnya, sebagai seorang pemimpin, beliau harus mampu mengantisipasi setiap pernyataan yang dia sampaikan karena itu adalah cermin dan cikal bakal kebijakan administratif seorang Gubernur.

Sayangnya, pernyataan 'ajaib' seperti ini bukanlah yang pertama yang diucapkan oleh Bang Foke. Beliau juga pernah memberikan pernyataan ajaib tentang fenomena banjir di Jakarta dengan mengatakan bahwa "Itu hanya genangan, bukan banjir".  Terlepas dari perdebatan tentang definisi banjir dan genangan, pernyataan tersebut tidaklah mampu meredam apalagi menyelesaikan inti permasalahan. Pernyataan tersebut malah memicu kemarahan karena apa yang dialami warga Jakarta tidak akan mampu diatasi hanya dengan mengganti istilah dari banjir ke genangan.

Sebagai penutup, jika Pak Gubernur ingin berkomentar atau menghimbau masyarakat untuk menghindari tindak pemerkosaan ada baiknya sebelum itu untuk membaca dengan seksama artikel tentang bagaimana menghindari pemerkosaan (sayangnya ini dalam bahasa Inggris) dan menggunakan artikel tersebut sebagai referensi. Yang bagus dan penting dari apa yang dipaparkan di artikel tersebut adalah tidak ada satu pun pernyataan merujuk pada panjang pendek rok atau celana yang perempuan gunakan.

dukung & pilih Bang Faisal untuk DKI 1

DKI 1 adalah istilah untuk jabatan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan tahun 2012 yang akan segera datang, pemilihan DKI 1 periode berikutnya akan dilangsungkan. Saat ini bursa calon pemimpin Ibukota ini sudah mulai bermunculan. Dan yang membuat pemilihan kali ini akan menjadi sangat menarik dan penting adalah mulai hadirnya calon-calon dari kubu independen alias tanpa dukungan partai politik. Apa menarik dan pentingnya calon independen ini?

Menurut saya, calon independen menjadi kian dibutuhkan sebagai sebuah upaya mendewasakan proses demokrasi di Indonesia yang saat ini masih sangat dimonopoli oleh partai-partai dengan berbagai kepentingannya. Tidak hanya soal kepentingan yang diusung oleh masing-masing partai, berbagai "transaksi politik" yang kerap dilakukan oleh para pengurus dan petinggi partai membuat demokrasi yang hanya mengandalkan pada institusi partai menjadi sarat unsul manipulasi, korupsi, dan tidak memberi hasil maksimal. Masyarakat awam sudah sadar dan kian mampu melihat betapa kinerja partai politik dan para jajaran pengurus serta elitnya cenderung sibuk mempertahankan diri dari gempuran kebobrokan yang mereka lakukan sendiri dan atau menyerang partai-partai lawannya sebagai upaya menduduki kursi kekuasaan. Singkat kata, calon pemimpin dari partai politik selalu dihadapkan pada situasi pertarungan politik sehingga tidak akan mampu secara maksimal bekerja sebagaimana seharusnya seorang pemimpin. Untuk itulah, mengedepankan dan mendukung serta memilih calon independen patut dicoba sebagai upaya mengembalikan demokrasi dan peran pemerintahan yang seharusnya.

Ada berbagai alasan lainnya yang membuat calon independen menjadi penting untuk kita perhatikan. Masyarakat pemilih juga pasti punya alasan-alasan lain yang tidak perlu senada. Menurut kabar, saat ini sudah ada tiga bakal calon independen yaitu: Faisal Basri, Adhyaksa Dault, dan Eep S. Fatah.

Dari ketiga bakal calon tersebut, saya tahu dengan baik sosok calon independen yang pertama: Faisal Basri. Beliau adalah dosen dan senior saya di FEUI. Semua orang di FEUI tahu betul bagaimana sepak terjang beliau, baik sebagai dosen, ketua jurusan hingga saat ini. Sepak terjang yang dimaksud di sini adalah bagaimana konsistennya beliau sebagai seorang individu antara perkataan dan perbuatannya. Beliau juga memiliki idealisme yang tinggi dan mampu mempertahankan idealisme tersebut.

Saya ingat betul, sosok Faisal Basri di FEUI sebagai dosen dan kepala jurusan (kajur) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) pada saat saya pertama kali kuliah di FEUI. Beliau sangat sederhana, selalu membawa tas punggung (backpack) dan - ini yang unik - beliau dulu selalu mengenakan sandal gunung, padahal dosen-dosen lain hampir selalu mengenakan sepatu kerja yang lebih formal. Dari yang saya dengar lewat teman-teman dan senior-senior lain yang sering berinteraksi langsung dengan beliau, Bang Faisal (demikian kita di FEUI memanggil beliau) juga individu yang mumpuni di bidangnya dan sangat kritis. Kita bisa melihat dari tulisan-tulisan beliau di berbagai media cetak di Indonesia.

Bang Faisal sudah memulai langkah pertama untuk maju sebagai calon DKI 1. Saat ini beliau membutuhkan dukungan awal dari kita semua agar bisa lolos untuk maju dalam bursa pemilihan. Dengan "kejam dan egois"-nya sistem kepartaian yang saat ini dianut dan didukung oleh semua partai politik, langkah awal ini akan tampak berat dan mustahil. Namun, dengan bantuan, dukungan dan partisipasi kita semua niscaya proses demokrasi yang lebih adil, fair dan berkualitas akan mampu diwujudkan. Bang Faisal juga sudah mulai menawarkan program kerja yang akan dijalankan jika beliau terpilih.

Untuk itu, "AYO DUKUNG DAN PILIH!" Faisal Basri untuk DKI 1!

welcome new "Newspaper"...

It's been two days since I received extra newspaper in front of my door. I was a subscriber of The Jakarta Post, and now another newspaper attempted to ask me to be subscriber for this new newspaper. So, please welcome The Jakarta Globe.

It looks good, full color and a lot of news or articles. I feel that it was too much information on it, but it served in full color so it well compensated then. If you are interested, please enjoy the reading.

Source of public transport inefficiency: Organda?

Organda is the Organization of Land Transportation Owners. Recently they issues a new decree on increasing taxi fares. However, the taxi company not directly follow the decree. The taxi company still postponed the new fares. In my opinion, Organda decision to increase taxi fares immediately is lack of arguments and seems useless. Aco said it ridiculous.

The interesting story behind taxi operators' delayed decision is their simple argument,

"I've lost several passengers already due to the fuel price increases. The new fares will just make it worse,"

That argument is simply acceptable. The taxi driver quite understand that they have been forcing to accept that their passengers unwilling to take taxi for a moment due to adjustment process after fuel price hike. How come Organda never think that consumer need some adjustment first before willing to pay new fares? Speaking to that kind of query, I have sort of stupid conclusion up until now that the source of public transport inefficiency in Indonesia, particularly Jakarta, is Organda. Why?

Organda is the source of inefficiency because they set up transport fare by creating an concensus among operators. That means the operators (producers) control the market. To some extent, they can set up fares above the market equilibrium that possibly lower then their concensus fares. Moreover, they also have power to decide how many buses or transport mode allowed to operate in particular route.

The last event that lead me to this findings is when Organda refused public tenders for Busway operation. They refused the tenders because Organda demand that PT Primajasa and PT Lorena - neither of which belong to Organda group - not to be included in busway operations. In fact, both company offer lower cost of operation.

"Primajasa offered a rate of Rp 9,536 (approximately US$1) for every kilometer its supplied buses traveled on Corridor 4 (Pulo Gadung, East Jakarta, to Dukuh Atas, Central Jakarta), and Rp 9,371 per kilometer on Corridor 6 (Ragunan to Kuningan, both in South Jakarta).


Lorena submitted a bid of Rp 16,661 per kilometer to operate busses on Corridor 5 (Kampung Melayu, East Jakarta, to Ancol, North Jakarta) and Rp 9,443 on Corridor 7 (Kampung Rambutan to Kampung Melayu, both in East Jakarta)."

If that fact correct, than it is obvious that efficient company undoubtedly could serve at least the same quality as Organda groups did but with lower fares. That means Organda possibly charge a bit higher fares because they intended so. From consumers point of view, we could pay lower fares as if efficient operators or organization operates as such an efficient way.

How come nobody realize that we support non-efficient organization to serve us in transportation sector - such as Organda? Why we should accept such unfair situation?

Mobil vs. Bus vs. Sepeda

Sumber foto

Kalau Anda masih juga penasaran bagaimana kemacetan di Jakarta terjadi, foto di atas bisa memberikan gambaran sederhana tentang hal tersebut sekaligus solusinya. Silahkan klik di gambar untuk memperbesar.

Foto tersebut menggambarkan perbandingan luas jalan yang dibutuhkan untuk mengangkut jumlah orang yang sama (lihat sekumpulan orang yang diangkut) jika dihadapkan pada tiga pilihan moda transportasi: mobil, bus dan sepeda. Dari foto terlihat dengan jelas bahwa mobil memerlukan lebih banyak luas jalan untuk menampung jumlah orang yang sama. Diikuti sepeda dan yang paling efisien adalah bus. 

Jika para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di DKI Jakarta melihat foto ini, dan ditambah kerelaan berpikir sedikit lebih panjang; maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak memprioritaskan sistem transportasi massal yang komprehensif untuk mengurangi kemacetan. Tapi entah kenapa mereka selalu mencari solusi pendek saja. 

Sayangnya, tidak ada foto perbandingan untuk moda transportasi angkot... Jadi penasaran, apakah jumlah angkot yang terus bertambah di kota Depok adalah solusi yang efektif untuk menekan kemacetan atau malah memperparah?? 

Ada yang berbisik, "Siapa peduli?!"