siasat pertama sudah berlaku plus tentang solar

Di posting sebelumnya, saya membahas masalah ketika menentukan batasan kaya dan mewah dengan ukuran jenis mobil yang dikaitkan dengan perilaku konsumsi BBM bersubsidi dan non-subsidi (pertamax). Di posting tersebut, saya menyebutkan satu siasat dari para pengguna mobil yang seharusnya mengkonsumsi pertamax yaitu pemilik mobil dan motor mewah akan menjual kendaraan mereka lalu menggantinya dengan kendaraan yang tidak dikategorisasi mewah dan tetap mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Sehari setelah posting tersebut, ada berita yang tajuknya berbunyi "Pertamax Mahal, Banyak Orang Kaya Jual Mobil Mewah". Ada dua kutipan berita yang menarik jika dibandingkan/dipertentangkan tapi mengarah pada persoalan yang sama. Kutipan pertama berbunyi:

"Bila sebelumnya banyak berita yang menyebutkan bahwa banyak mobil mewah yang memaksakan diri meminum bensin beroktan 88, di pasar mobil bekas, para orang kaya itu beramai-ramai melepas mobil mewahnya karena tidak mau meminum premium."

Kutipan kedua berbunyi:

"Di lain sisi, bila mobil mewah kini sedang banyak dilepas si pemilik, mobil bermesin diesel beda lagi. Mobil jenis ini kini menjadi barang buruan banyak orang. Konsumen yang ingin membeli mobil bekas kini berpikir ulang untuk membeli mobil bermesin bensin. Akibatnya, mobil bermesin diesel kini jadi buruan."

Beberapa hal yang patut diperhatikan dari kedua kutipan menarik tersebut. Pertama, memang masih lebih menarik dan mudah untuk mengklaim mobil mewah pasti dimiliki oleh orang kaya dan mereka tidak sepatutnya mengkonsumsi BBM bersubsidi. Meskipun klaim tersebut benar secara etika dan moral, namun si pemilik mobil mewah masih memiliki strategi rasional yang tidak mungkin dihalangi: jual mobil mewah dan ganti dengan mobil yang bukan mewah. Itu sudah terjadi di kutipan berita pertama.

Kedua, semangat pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan cara menghalangi orang kaya (batasannya dari kepemilikan mobil dengan kategori mesin tertentu) untuk mengkonsumsi BBM subsidi tidak akan efektif karena kelompok kaya dan menengah pasti punya alternatif strategi lain. Yang ironis adalah alternatif strategi tersebut pasti akan selalu menyinggung subsidi yang diklaim bukan hak mereka. Contohnya adalah strategi mengganti mobil mewah ke mobil yang bukan mewah agar tetap bisa membeli BBM bersubsidi. Dan satu lagi, mengganti mobil baik mewah atau bukan mewah ke mobil diesel - beralih ke jenis BBM bersubsidi lain yaitu solar.

Ketiga, jika kita masih ingin tetap pada klaim dan semangat untuk menghalangi orang kaya mengkonsumsi BBM bersubsidi termasuk solar, berarti kita juga perlu mendefinisikan apakah jenis mobil bermesin diesel (kecuali truk dan mobil niaga) termasuk mobil mewah atau bukan. Akan sangat menarik jika ada tuntutan agar mobil diesel juga dianggap mobil mewah dan dilarang mengkonsumsi solar.

menentukan batas kemewahan & kekayaan

Setelah BBM tidak jadi naik, banyak pihak sekarang berlomba-lomba membuat indikator kemewahan sebagai dasar untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Di socnet seperti twitter dan Facebook, mulai ditampilkan foto-foto berbagai mobil yang dikategorisasi mewah tapi tertangkap gambar sedang mengisi bensin yang disubsidi. Selain itu para politisi oportunis juga mulai ikut serta ingin mempermalukan para pengguna mobil yang dikategorisasi mewah. Ide besar dari perlombaan ini adalah "kelompok masyarakat kaya seharusnya malu menikmati subsidi, tapi karena tidak ada aturan hukumnya maka mari dipermalukan jika menggunakan BBM bersubsidi". Pertanyaan saya adalah apa batasan mewah atau kaya dalam hal konsumsi BBM?

Beberapa orang mengusulkan bahwa mobil yang baru berusia kurang dari lima tahun dan memiliki kapasitas mesin 1500cc ke atas dapat dikategorisasi mewah (berarti penggunanya dari kelompok kaya) dan harus menggunakan pertamax - BBM non-subsidi. Ada lagi yang mengusulkan jenis dan merek mobil-mobil tertentu, misalnya mobil impor, termasuk kendaraan yang harus menggunakan pertamax. Apakah semua indikator tersebut tepat untuk menentukan batas kemewahan dan kekayaan? Mungkin tepat, bagi mereka yang tidak memiliki mobil dengan mesin 1500cc ke atas. Tapi jadi tidak logis karena batasannya bisa sangat absurd dan mudah disiasati oleh para pemilik mobil mewah. Sebentar lagi akan saya bahas hal ini.

Di sisi lain, bagaimana dengan pengguna sepeda motor? Ada yang berpendapat bahwa pengguna sepeda motor termasuk kelompok "bukan kaya" (apakah mereka miskin, kriterianya perlu dibahas di forum berikutnya). Bagaimana dengan para pemilik sepeda motor 'besar'? Karakteristik sepeda motor 'besar' - kalau boleh saya usulkan - adalah sepeda motor dengan kapasitas mesin 120cc ke atas. Ada banyak jenis sepeda motor yang 'besar' dan mereka termasuk kendaraan yang menkonsumsi bensin cukup banyak karena kapasitas tangki bensin yang memang besar. Sepeda motor jenis ini biasanya dimiliki orang-orang yang relatif mampu dan dimiliki setelah mereka memiliki mobil. Bicara konsumsi bensin, sepeda motor jenis 'bebek automatic' juga mengkonsumsi bensin (bersubsidi) yang tidak sedikit, malah cenderung boros. Jika semangat awalnya adalah penghematan dan keadilan (yang mampu harus membayar yang lebih mahal, kira-kira begitu), maka pengguna sepeda motor jenis tertentu: motor berkapasitas mesin besar atau boros bensin seperti 'bebek matic' seharusnya mengkonsumsi pertamax untuk motor mereka atau dipermalukan. Artinya, semua jenis kendaraan harus ada kategorisasi apakah mewah atau tidak dan bisa dikenakan 'paksaan' untuk mengkonsumsi pertamax.

Sekarang mari kita anggap kategorisasi tersebut benar dan kemudian dijalankan. Apa siasat yang kira-kira akan dilakukan para pemilik mobil dan motor 'mewah' (berdasarkan definisi di atas)? Ada dua kemungkinan siasat:

1. Pemilik mobil dan motor mewah akan menjual kendaraan mereka lalu menggantinya dengan kendaraan yang tidak dikategorisasi mewah dan tetap mengkonsumsi BBM bersubsidi;
2. Pemilik mobil dan motor mewah akan membeli tambahan kendaraan yang termasuk tidak mewah, lalu mengisinya dengan BBM bersubsidi untuk kemudian dipindahkan ke kendaraan mereka yang mewah.

Kedua siasat tersebut tetap berujung pada hasil akhir yang sama: tingkat konsumsi BBM bersubsidi tidak berkurang alias tidak terjadi penghematan. Selain itu, di tengah masyarakat akan timbul gejolak dan diskriminasi secara sosial. Akan mencul stigma dan pelabelan yang bisa menimbulkan pergesekan akibat indikator kaya-miskin yang dilihat dari kepemilikan kendaraan.

Terakhir, kita mungkin tergoda untuk menggunakan argumen etika dan moralitas tentang bagaimana seharusnya kita mengkonsumsi BBM bersubsidi. Tapi pada saat bersamaan, sangat sulit mengukur etika dan moral. Jika seorang pemuka agama saja masih bisa berbuat kriminal, mengapa orang biasa tidak boleh mengesampingkan etika dan moralnya saat ingin menghemat pengeluaran - betapa pun kayanya mereka? Artinya, selama masih ada perbedaan harga BBM yang mencolok di pasar, kita sulit memaksa dan menghukum atau menghakimi mereka yang membeli BBM murah. 

Singkat kata, penentuan batas kemewahan dan kekayaan sebagai dasar pembatasan dan penghematan BBM bersubsidi tidaklah efektif malahan bisa menimbulkan masalah sosial. Jika ingin melindungi kelompok miskin, lebih baik mari fokus menentukan siapa saja mereka dan subsidi langsung kita berikan ke mereka. Itu kalau kita memang betul-betul peduli secara etika dan moral dengan kelompok miskin.

kalau nanti turun, siapkah untuk naik lagi?

Kata Presiden SBY harga BBM akan turun. Berita baik kan?

Tapi, jika nanti harga BBM sudah turun, sudah siapkah kita jika harga BBM harus naik lagi karena fluktuasi harga?

Sekarang pilih mana, harga BBM mengikuti fluktuasi harga yang ada - dengan konsekuensi kita harus berstrategi dalam hal konsumsi BBM dalam mengantisipasi tingkat harga; atau, tetap menikmati subsidi BBM dan ketar-ketir jika harga BBM akan naik - dengan konsekuensi kita akan "menikmati" ketidakpastian dan kenaikan harga barang-barang lainnya jauh sebelum akhirnya harga BBM disesuaikan, seperti sudah selama ini kita alami?

Kalau aku disuruh memilih, biarlah harga berfluktuasi. Setidaknya, aku tidak musti ikut menanggung ketidakpastian situasi ekonomi akibat tarik ulur politik presiden-DPR soal harga minyak. Sudah cukup perekonomian Indonesia dibuat "linglung" oleh politik, dan biarlah ia bergerak secara alamiah tanpa praduga dan spekulasi...

pemilikan versus penggunaan

"Tarif empat jenis pajak kendaraan bermotor akan dinaikkan dan satu jenis retribusi baru akan diterapkan sebagai bagian dari kebijakan penurunan konsumsi bahan bakar minyak. Pemerintah menginginkan daerah berperan optimal dalam penghematan BBM."

Dari berita Kompas tersebut, sebenarnya ada yang patut kita perhatikan. Menurutku, kita harus membedakan antara konsep "pemilikan" versus "penggunaan". Jika pemerintah ingin berupaya menekan tingkat konsumsi BBM, seharusnya yang menjadi fokus adalah penggunaan bukan pemilikan. Maksudku begini:

Secara ekonomi, pajak dan retribusi kendaraan bermotor lebih menargetkan pada biaya "pemilikan". Artinya, sebagai instrumen ekonomi pajak dan retribusi yang dipungut sekali dalam setahun bahkan dengan tingkat yang paling mahal sekali pun hanya akan mengurangi kepemilikan kendaraan bermotor. Hal tersebut tidak dapat menjadi jaminan bahwa penggunaan kendaraan akan berkurang. Dengan kata lain, hal tersebut juga tidak akan menjamin bahwa tingkat konsumsi BBM akan berkurang. Oleh sebab itu, kebijakan ini memang rentan dampaknya pada industri otomotif dalam bentuk penurunan tingkat permintaan terhadap kendaraan.

Jika pemerintah memang ingin menurunkan tingkat konsumsi BBM - yang dituduh terbesar untuk kendaraan bermotor - maka seharusnya pemerintah fokus pada bagaimana caranya mengurangi "penggunaan" kendaraan bermotor. Artinya, silahkan saja individu atau penduduk memiliki mobil atau motor sebanyak yang mereka inginkan. Namun, jika ingin menggunakannya mereka harus "membayar" biaya penggunaan jalan raya yang semakin 'langka'.

Ingat, jumlah dan panjang jalan tidak meningkat dalam tingkat yang sama dengan tingkat penggunaannya (baca: jumlah mobil dan motor yang beredar di jalan). Jalan raya menjadi relatif lebih langka dari sisi ketersediaanya. Kelangkaan menunjukkan secara relatif semakin mahalnya 'jalan' untuk digunakan oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu, harus dipikirkan instrumen ekonomi apa saja yang bisa diterapkan untuk mengurangi "penggunaan" kendaraan bermotor?

Menurutku, ada beberapa solusi untuk mengurangi tingkat "penggunaan" kendaraan bermotor:

1. Menyediakan sarana transportasi umum yang lebih baik, memadai, lengkap dan terintegrasi. Ini untuk menampung yang melakukan substitusi dari pengguna kendaraan pribadi.
2. Menerapkan "biaya" yang lebih tinggi untuk aspek penggunaan kendaraan pribadi, antara lain: jalan tol, parkir di lokasi-lokasi tertentu, dan pembatasan penggunaan pada jam-jam tertentu.

Khusus untuk solusi kedua, salah satu contoh radikal dari kebijakan yang bisa adalah menaikkan tarif parkir di mal-mal mewah dan besar serta menurunkan tarif parkir di pusat-pusat transportasi umum seperti stasiun kereta atau terminal bus untuk kompensasi bagi penduduk yang menggunakan kendaraan pribadi hanya untuk penghubung dari rumah ke tempat-tempat transportasi umum. Pendapatan dari tarif parkir yang semakin tinggi bisa dialihkan untuk mendukung (baca: subsidi) transportasi massal yang - sedianya - terus ditingkat ketersediaan dan kualitasnya.

Bagaimana? Ada yang tidak setuju?

rokok bermerek lebih "tidak" berbahaya?

Dari surat kabar The Jakarta Post,

"Cigarettes which are harmful to human health are perhaps those that are illegal or those that have high (levels of) nicotine. Branded cigarettes have less nicotine," [Anwar Surpijadi - the Finance Ministry's Director General of Customs and Excise] said

Anwar Surpijadi mengatakan - terjemahan bebas - bahwa rokok yang berbahaya untuk kesehatan merupakan rokok ilegal atau rokok yang memiliki kadar nikotin yang tinggi. Sementara itu, rokok bermerek memiliki kadar nikotin yang rendah. Dengan pernyataan berbeda, rokok bermerek dan rokok yang dijual resmi (tidak ilegal) lebih tidak berbahaya. Benarkah?

Ada satu fakta yang jelas tidak bisa dipungkiri bahwa rokok merupakan barang yang bersifat adiktif, alias dapat menimbulkan ketagihan. Salah satu komponen dalam rokok yang menyebabkan sifat adiktif tersebut adalah nikotin. Nah, mari kita bahas pernyataan "luar biasa" dari Pak Anwar Surpijadi tersebut.

PERTAMA, tentang rokok ilegal yang lebih tidak berbahaya bagi kesehatan. Secara akal sehat saja, apakah betul rokok yang diselundupkan - anggaplah dari Vietnam misalnya - lebih berbahaya bagi kesehatan kita dibanding rokok lokal yang kita beli di pedagang asongan? Tidak kan! Rokok dengan kandungan nikotin setinggi atau serendah apa pun, jika diakumulasi dalam tubuh akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Terlepas apakah rokok tersebut kita konsumsi secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hal ini berarti, Pak Anwar memberikan jawaban yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar berpikir yang jelas.

KEDUA, tentang rokok bermerek memiliki kadar nikotin rendah sehingga lebih tidak berbahaya bagi kesehatan. Ada dua pernyataan dalam hal ini: 1) rokok bermerek memiliki kadar nikotin rendah; 2) rokok bermerek lebih tidak berbahaya bagi kesehatan. Untuk pernyataan pertama, dapat dibenarkan mengingat umumnya rokok bermerek menawarkan rokok yang memiliki kadar tar rendah. Namun, apakah dengan kadar tar rendah itu berarti bahaya rokok berkadar tar rendah terhadap kesehatan juga rendah? Bisa iya, bisa juga tidak. Penjelasannya sebagai berikut:

Jika seorang perokok mengkonsumsi jumlah batang rokok yang sama per minggu, maka si perokok tentu akan mengkonsumsi nikotin (baca: rokok) yang relatif rendah jika mengkonsumsi rokok "bermerek" (baca: kadar nikotin rendah); dibandingkan jika si perokok mengkonsumsi nikotin dari rokok "tidak bermerek" (kadar nikotin tinggi). Sampai di sini, pernyataan Pak Anwar bisa benar namun dengan asumsi bahwa si perokok mengkonsumsi jumlah batang rokok yang sama. Padahal...

Karena rokok bersifat adiktif, kadar nikotin yang rendah akan membuat si perokok pasti menambah jumlah batang rokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan akan nikotin yang sudah semakin membuat si perokok ketagihan. Meskipun si perokok mengkonsumsi rokok "bermerek" (kadar nikotin rendah), namun karena jumlah batang rokok yang dikonsumsi lebih banyak maka dampak akhirnya adalah nikotin yang dikonsumsi si perokok seperti dia mengkonsumsi rokok "tidak bermerek". Maka, tidakkah hal tersebut berarti bahwa bahaya terhadap kesehatannya tetap sama antara rokok "bermerek" dengan "tidak bermerek"?

Pernyataan di atas memiliki implikasi yang luas karena pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi pemerintah kepentingan industri jauh di atas segalanya. Bahkan, kesimpulan tentang dampak kesehatan pun bisa diucapkan tanpa dasar berpikir dan argumen yang jelas. Hanya demi membela kepentingan industri. Atau, dengan kalimat yang lebih langsung, industri rokok jauh lebih penting dibandingkan kesehatan warga negara Indonesia.

Itulah maksudnya kan, Pak Anwar?? Jadi, ayo merokoklah lebih banyak...

Catatan: aku tidak anti perokok. Jika Anda merokok silahkan, aku tidak akan melarang. Namun, karena rokok adalah kenikmatan individu yang memberikan dampak tidak langsung kepada non-perokok (perokok pasif) maka seharusnya Anda yang merokok memberikan kompensasi kepada kami yang non-perokok untuk dampak buruk dari asap rokok yang Anda hembuskan namun kami rasakan juga. Untuk itu, bentuk kompensasi yang paling sederhana dan menguntungkan bagi bangsa dan negara adalah dengan membayar cukai rokok yang lebih tinggi dari tingkat yang berlaku saat ini.

Paling tidak, cukai rokok yang lebih tinggi tersebut akan memberikan tambahan penerimaan bagi negara. Mengapa subsidi BBM harus dikurangi, padahal menentukan hajat hidup orang banyak; sedangkan cukai rokok sulit untuk ditingkatkan padahal hanya menyenangkan para perokok dan merugikan non-perokok??

bukan hanya harga tapi juga permintaan

Aku yakin bahwa kenaikan harga minyak bumi saat ini bukan hanya karena aspek spekulasi seperti yang sering digembar-gemborkan oleh para pakar dan komentator politik di Indonesia. Salah satu faktor yang kerap kita tak sadari adalah bahwa permintaan terhadap minyak bumi juga meningkat tajam. Jangan lupa, Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Hal tersebut pasti akan berdampak pada potensi meningkatnya permintaan tersebut. Akhirnya, harga minyak bumi atau BBM di Indonesia masih akan kemungkinan meningkat tajam di masa depan.

Selama belum ada alternatif energi yang bisa mengganti (substitusi) energi fosil seperti BBM, maka sudah pasti kita akan terus menghadapi kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, tidak bisa tidak untuk terus mencari cara mengkonsumsi BBM yang efisien dan mendukung siapa pun yang mampu memberikan energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbaharukan (renewable).

Postingku yang lain di KafeDepok tentang trend harga minyak dan penduduk, silahkan kunjungi dan berkomentar.

Tentang BBM

Tidak terlalu terkejut dengan perkembangan harga minyak dunia terbaru yang sudah menyentuh US$ 130 lebih. Apakah kita masih perlu memperdebatkan BBM naik atau tidak? 

Kalau menurutku sih tidak perlu. Ingat, Indonesia sudah lebih dari 30 tahun menikmati harga BBM murah yang berdampak pada konsumsi berlebih, rendahnya produksi minyak, dan ketiadaan inovasi dalam pengembangan energi alternatif. Belum lagi dampak tidak langsung yang ditimbulkan terhadap kualitas lingkungan dan sumber daya alam lainnya.

Yang perlu sekarang kita diskusikan dan perdebatkan adalah alternatif-alternatif kebijakan tambahan untuk mendukung BLT, subsidi pangan, dan padat karya dalam membantu kelompok miskin. Tidak hanya membantu mereka menghadapi tekanan pasca kenaikan BBM, tetapi juga membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan. Ingat, semua kebijakan tersebut tidaklah sempurna oleh sebab itu, perbaikan dan modifikasi patutlah terus diupayakan dan dilaksanakan ke arah yang lebih baik. 

Posting terbaru tentang kenaikan harga BBM di KafeDepok. Komentar dan masukan sangat diperkenankan.