Monday, November 16, 2026

Rumah Tangga yang Tak Berjalan Acak


Pada 12 Oktober, Robert E. Hall dari Stanford University dianugerahi Nobel Ekonomi 2026 bersama Michael Woodford. Gagasan Hall yang paling terkenal tampak sederhana: jika rumah tangga merencanakan belanja berdasarkan pendapatan seumur hidup dan memakai semua informasi yang dimiliki, perubahan konsumsi esok hari tidak bisa ditebak hari ini. Konsumsi hanya bergeser saat ada kabar yang benar-benar baru. Hall (1978) menulis, “no variable apart from current consumption should be of any value in predicting future consumption”. Konsumsi berjalan acak (random walk).

Data kita mengisyaratkan kebalikannya. Menurut BPS, konsumsi rumah tangga triwulan II-2026 tumbuh 5,06 persen antara lain berkat gaji ke-13 aparatur negara dan pensiunan serta penyaluran bansos. Keduanya pemasukan yang jadwalnya sudah diketahui. Dalam kerangka Hall, pemasukan yang dapat diramalkan seharusnya sudah masuk rencana belanja dan tidak menggerakkan konsumsi saat cair. Jika konsumsi tetap mengikuti kalender pencairan, banyak rumah tangga tidak mampu meratakan (smoothing) belanja. Mereka hidup dari pemasukan ke pemasukan.

Hall dan Frederic Mishkin (1982) menemukan bahwa di Amerika sekitar 20 persen keluarga membelanjakan sebanding dengan pendapatan saat itu. Kesimpulan mereka: keluarga merespons secara berbeda terhadap sumber perubahan pendapatan yang berbeda. Porsinya di Indonesia belum diketahui, tetapi struktur pasar kerja memberi petunjuk. Pada Mei 2026, pekerja informal mencapai 87,88 juta orang, hampir 60 persen pekerja, sementara peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah baru sekitar 14,2 juta. Tanpa tabungan, kredit terjangkau, atau asuransi pendapatan, konsumsi mereka identik dengan penghasilan hari ini.

Akibatnya, transfer tunai berdaya ungkit besar karena langsung dibelanjakan. Namun, pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi menjadi rapuh: setiap guncangan pendapatan langsung diteruskan ke belanja.

Upah lengket, lowongan menyusut

Kontribusi kedua Hall menyangkut pasar kerja. Dalam American Economic Review (2005), ia menunjukkan bahwa upah yang lengket (sticky wage) tidak harus irasional. Selama berada dalam rentang yang menguntungkan kedua pihak, upah bisa stabil sebagai norma sosial. Namun, ketika produktivitas sedikit turun, laba dari merekrut menyusut dan perusahaan mengurangi lowongan. “Jobs become hard to find, unemployment rises, and employment falls,” tulisnya.

Indonesia punya norma upah yang dilembagakan: kenaikan upah minimum 2026 dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa 0,5–0,9. Penyesuaian di sektor formal pun cenderung terjadi lewat rekrutmen. Pada Februari 2026, pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 16,36 persen, dan lulusan SMK mencatat pengangguran tertinggi, 7,74 persen.

Bedanya, pengangguran terbuka kita rendah, 4,65 persen pada Mei 2026. Tanpa tunjangan pengangguran yang memadai, menganggur adalah kemewahan. Mereka yang tak terserap sektor formal masuk sektor informal atau menjadi setengah penganggur, yang berjumlah 10,79 juta orang. Kelonggaran pasar kerja yang di Amerika tampak sebagai pengangguran, di Indonesia tampak sebagai informalitas. Indikator yang lebih jujur adalah peluang mendapat pekerjaan formal.

Demografi memperketat waktu

Rasio ketergantungan Indonesia mencapai titik rendah sekitar 44 pada 2020 dan diproyeksikan naik menjadi 54,13 pada 2050. Pada 2045, sekitar 65,82 juta orang, seperlima penduduk, berusia 60 tahun ke atas. Hipotesis daur hidup di balik model Hall mengandaikan orang menabung saat bekerja untuk hari tua. Pekerja informal tanpa jaminan hari tua tidak menjalani skenario itu. Mereka akan menua tanpa bantalan, dan bebannya berpindah ke generasi sandwich yang makin sulit meratakan konsumsi.

Peluangnya tetap ada. Saat penduduk usia kerja tumbuh melambat, pasar kerja mengetat dan pemberi kerja lebih agresif merekrut. Ini kesempatan memformalkan pekerja muda, asalkan norma upah tetap ditopang produktivitas yang naik lewat pendidikan vokasi yang relevan.

Karena itu, pemerintah perlu mengukur laju perpindahan pekerja dari informal ke formal, bukan hanya pengangguran; mengubah bantuan musiman menjadi peredam otomatis, seperti jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja informal; membangun tabungan hari tua pekerja informal sebelum gelombang lansia tiba; serta mengaitkan upah dengan produktivitas sektoral.

Dalam The Flat Tax, Hall dan Alvin Rabushka menulis, “Political rhetoric is no match for evidence when it comes to real tax fairness.” Retorika politik tak sebanding dengan bukti. Kalimat tentang pajak itu berlaku pula bagi bonus demografi: ia tak terwujud lewat slogan, tetapi lewat kebijakan yang membaca perilaku rumah tangga dan pasar kerja apa adanya.


Copyright © Dewa Wisana. All rights reserved

No comments: