Quote of the day: religion and politics

"Religion and politics should never mix. Because politics is worldly and religion becomes worldly once it takes part in politics or tries to influence or control. Religion should never be involved in powers of the world because it is not serving god but selfish glory of an image of tradition."

Anonymous

My own take from above quote is religious conservatives, monarchs and tyrants have shares in common. If you are human and make rules and want us to obey your claim by saying that you are messengers of the will of God (and hence no further justification needed); you just emphasize that you are no different at all than any ancient monarchs and tyrants.

This is a simple lesson from history that deserves serious attention nowadays. Religious conservatives claim that they are passing along God's ideas, and thus that we should obey them without critical challenge and questioning. Learning from what happened to monarchs and tyrants in the past, this idea has always had disastrous consequences in the past – why should we expect anything different this time?

korupsi terintegrasi

Ada apa dengan praktek korupsi di Indonesia? Saya pikir, jawabnya adalah 'integrasi'. Praktek korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya berskala besar dan menjangkau berbagai aspek, namun juga telah terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan penting di Indonesia terutama terkait dengan pelayanan masyarakat. Hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberitakan oleh Tempo hari ini ikut menambah fakta empiris terintegrasinya praktek korupsi di Indonesia.

Berikut ini adalah kutipan dari berita tersebut:

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan maraknya praktek suap dalam pemberian layanan publik di seluruh daerah di Indonesia. Hampir separuh daerah atau sebesar 43 persen yang masih melakukan praktek suap.
...
Dari hasil survei ini, daerah yang memperoleh penilaian integritas dibawah nilai rata-rata di antaranya Kota Metro (3,15), Kota Depok (3,50), Serang (3,54), Kota Semarang (3,61), Manokwari (3,70), Ternate (4,07), Bengkulu (4,18), Palembang (4,25), Bogor (4,27) dan Lubuk Linggau (4,38)
Kemudian di instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Agama (5,37), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,44) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (5,52). Sedangkan di instansi vertikal diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (6,09), Badan Pertanahan Nasional (6,07) dan Kepolisian Negara (5,76). Kementerian Agama juga terdaftar di kategori ini dengan penilaian 5,41. 

Satu hal positif dari berita tersebut adalah praktek suap ternyata masih dilakukan oleh (hanya?) setengah dari total seluruh daerah di Indonesia. Kita bisa menginterpretasi pernyataan tersebut sebagai berikut: 1) ada lebih dari setengah dari seluruh daerah di Indonesia yang bersih dari praktek suap; 2) ada potensi besar bagi Indonesia dapat menghapus praktek suap di seluruh Indonesia secara tuntas. Dengan kata lain, kita masih bisa (dan harus) optimis bahwa Indonesia bisa bebas dari praktek korupsi yang diawali dengan bebas suap.

Di sisi lain, ada hal negatif yang cukup memprihatinkan yaitu terkait terintegrasinya praktek korupsi khususnya suap di Indonesia. Jika kita perhatikan dengan seksama, praktek korupsi begitu marak di institusi pemerintahan yang melakukan pelayanan dasar. Mulai dari pelayanan perijinan, penegakan hukum dan keamanan hingga pelayanan yang terkait dengan urusan rohani. Jika kita kritis melihat fenomena ini, pertanyaan sederhana yang harus diajukan adalah adakah pelayanan dasar di Indonesia yang masih bersih dari praktek korupsi?

Jika urusan ijin harus dengan suap, mungkin karena demi kecepatan waktu dan kemudahan. Jika urusan hukum dan penegakannya harus dengan suap, mungkin karena demi kekuasaan dan bebas dari jerat hukuman. Tapi yang tidak habis pikir, jika urusan rohani dan ke-Tuhan-an harus dengan suap apakah mungkin karena suap merupakan salah satu perintah-Nya?

Holy bribe!!

...not true?

When I read and wondering whether the evidence from following research findings that just recently being published is true or not:

"Some 73.1 percent of the teachers don’t want followers of other religions to build their houses of worship in their neighborhoods, it found."

My simple conclusion is "Religious rights and freedom in Indonesia just cease to exist". Then, I remember that friend of mine show me below photos... How could this be NOT TRUE...

Indonesia nan hebat!

Aku ingin mengucapkan Selamat! untuk Indonesia nan hebat:

Selamat atas musnahnya kebebasan beragama di Indonesia.
Dengan diterbitkannya SKB tentang Ahmadiyah, maka lenyap sudah jaminan bahwa di Indonesia Anda berhak menganut agama dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, sekarang Anda yang tidak mayoritas tidak sepenuhnya dibela oleh siapa pun. Bersiap-siaplah untuk mengalami tindak kekerasan dan pengurasakan jika tidak sesuai dengan mayoritas.

Selamat atas kekalnya kekerasan dan kekuatan massa di Indonesia.
Dengan masih beredarnya organisasi dan kelompok masyarakat ekstrim terutama yang mengumandangkan nama Tuhan dalam setiap aksi mereka, serta lebih mengedepankan kekerasan dan pengurasakan dalam menjalankan keyakinan mereka. Ketika pemerintah memilih tidak membubarkan mereka, maka pemerintah secara sadar tetap mendukung aksi kekerasan dan kekejaman atas nama Tuhan.

Dengan demikian, lengkaplah sudah segala kemuliaan, keagungan, dan kehebatan negeri yang "Berketuhanan", "Beriman", dan "Toleran" ini. Sebuah negeri yang bernama "Indonesia"...

Quote of the day: Talking to God!

Of course, talking to God is important, but if they think praying five times a day or going to Church every Sunday, or even everyday, is enough to allow them climb the stairway to heaven, maybe they should think again.

From The Jakarta Post article titled By The Way: FPI too busy talking to God. The article might be very "provocative" but for me it is really intuitive. And I am personally not subjective for particular religion, but it can be apply to anyone who think that they are very religious.

Thus, I recommend you to read the article and be ready to be angry and querying at the same time.

Indonesian mobocracy

Mahatma Gandhi once said,

"Democracy is an impossible thing until the power is shared by all, but let not democracy degenerate into mobocracy"

According to The Free Dictionary, the meaning of mobocracy is

mob·oc·ra·cy (mb-kr-s)
n. pl. mob·oc·ra·cies

1. Political control by a mob.
2. The mass of common people as the source of political control.

With so much street demonstrations in Indonesia, could we call the current political system in Indonesia as mobocracy?

You can find so many mobocrats from various political parties, religious group, even students, and undoubtedly the marginalized groups. We understand for the later group, they don't have channel to share their aspirations or problems since the government never hear or listen to them. But how about leaders from political parties, religions, and even the - supposed to be smart - scholars of students?? They should have ability to find better way then mobocracy...

And what is the outcome of this Indonesian mobocracy practices? Well, we can easily seen that in the form of street fights, violence, police arrests, and hundreds of casualties. Who cares?!