Bahasa politik...

Dari harian kompas hari ini (1 Maret 2009),

Effendi sendiri tampak santai menanggapi kegemasan publik atas pernyataannya. ”Saya tidak bermaksud melecehkan Karen atau siapa pun. Bahasa yang saya gunakan itu bahasa politik. Sidang DPR itu kan panggung politik dan kami politisi. Itu bahasa yang biasa,” katanya, Jumat (27/2)

Kini aku mengetahui bagaimana sesungguhnya "bahasa politik" yang digunakan di Indonesia. Dan bagiku, itu bukanlah bahasa yang biasa. Jika definisi dan wujud bahasa politik memang seperti yang diperagakan oleh Effendi serta anggota-anggota DPR lainnya, maka politik di Indonesia sungguh merupakan panggung yang penuh dengan pembelajaran buruk. Panggung politik Indonesia tak ubahnya seperti panggung caci maki dan tidak ada hal yang patut ditiru di dalamnya. Terlebih jika Effendi dan kawan-kawan seprofesi-nya merasa bahwa bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang biasa, maka tidaklah perlu lagi kita menengok kepada para wakil rakyat tersebut. Seperti dikatakan oleh Eep Saefullah Fatah berikut:

Di layar televisi, kita sudah biasa melihat betapa sibuknya para anggota Dewan bertelepon genggam di tengah rapat penting Dewan. Sebagian dari mereka kita lihat pulas di tengah rapat. Kita juga biasa membaca bahwa jumlah anggota Dewan yang ada dalam ruangan rapat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang tertera di lembar kehadiran. Layaknya mahasiswa, mereka senang ”titip absen”.

Anda boleh jadi menganggap semua itu sebagai pelanggaran ringan, lazim dan biasa. Justru di sinilah persoalannya. Sekali menganggapnya ringan, lazim dan biasa, kita merutinkan dan melembagakan ketidakpatutan. Ketidakpatutan yang rutin dan melembaga menurunkan kehormatan lembaga DPR. Kepercayaan dan penghormatan masyarakat pun melorot.

Jika sekali kita setuju dengan Effendi dan kawan-kawan seprofesinya, maka kita akan terus merutinkan kebiasaan dan peradaban tak kenal etika seperti yang terus secara konsisten ditunjukkan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saat ini... dan mungkin juga untuk seterusnya.

Maka itu, mengapa kita masih perlu memilih wakil rakyat? Aku sudah merasa tidak perlu untuk memilih wakil rakyat. Mereka semua menyedihkan dan tak layak hadir sebagai panutan pun disebut sebagai wakil lembaga tinggi dan tertinggi negara. Mereka sungguh patut dikasihani...